Tipe Akuntansi (API)

Tipe Akuntansi

Akuntansi dalam suatu organisasi/perusahaan dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menitikberatkan pada laporan secara menyeluruh tentang keuangan suatu organisasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak ekstern, sedangkan akuntansi manajemen menitikberatkan penyususnan laporan keuangan per bagian dalam suatu organisasi, yang dipergunakan oleh pihak intern seperti para direktur, sehingga akuntansi manajemen disebut pula akuntansi intern.

Klasifikasi Belanja

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengklasifikasikan belanja menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Pengklasifikasian belanja ini dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan sebagai berikut:

1.      Klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan.

2.      Klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas.

3.      Klasifikasi menurut dana, untuk keperluan sumber pembiayaan.

4.      Klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan, pengendaliaan, dan analisis ekonomi.

5.      Klasifikasi menurut program dan kegiatan, untuk informasi dan pengendalian pencapaian tujuan.

Dari berbagai klasifikasi tersebut diatas, untuk manajemen anggaran, klasifikasi menurut jenis belanja sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran dan monitoring.

Klasifikasi Menurut Ketentuan Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara

Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (ditingkat pemerintah pusat) dan rencana kerja dan anggaran SKPD (ditingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang disetujui oleh DPR/DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja,

Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana erja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga juga mengatur tentang klasifikasi yang lebih detail yang pada prinsipnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan

Paragraf 34 PSAP Nomor 02, menetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan.

Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut:

1.      Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja.

2.      Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

3.      Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari:

a.       Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah untuk tujuan manajerial pemerintah daerah.

b.      Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan Negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, yaitu:

1.      Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.