Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (API)

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan penerintah yaitu sebagai berikut:

1.      Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk mengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

2.      Prinsip Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

3.      Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

4.      Prinsip Substansi mengungguli Bentuk Formal

Informasi untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi/peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan hanya bukan aspek formalitasnya.

5.      Prinsip Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode tersebut berupa tahunan, bulanan, triwulan, maupun semesteran.

6.      Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian-kejadian yang serupa dari period eke periode oleh suatu entitas pelaporan.

7.      Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna yang dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuamgan atau Catatan atas Laporan Keuangan

8.      Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Handal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

a.       Materialitas, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi criteria materialitas.

b.      Pertimbangan biaya dan manfaat, manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.

c.       Keseimbangan antara karakteristik kualitatif, keseimbangan karakteristik kualitatif diperlikan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

Unsur Laporan Keuangan

1.      Laporan Realisasi Anggaran

a.       Pendapatan (basis kas)

b.      Pendapatan (basis akrual)

c.       Belanja (basis kas)

d.      Belanja (basis akrual)

e.       Transfer

f.       Pembiayaan (financing)

g.      Penerimaan Pembiayaan (pinjaman dan hasil divestasi)

2.      Neraca

a.       Asset

b.      Kewajiban

c.       Ekuitas Dana

-          Ekuitas dana lancar

-          Ekuitas dana investasi

-          Ekuitas dana cadangan

3.      Laporan Arus Kas

a.       Penerimaan Kas

b.      Pengeluaran Kas

4.      Catatan Atas Laporan Keuangan

a.       Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b.      Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.

c.       Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuanga dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

5.      Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

a.       Laporan realisasi pendapatan dan belanja (basis akrual)

b.      Laporan perubahan ekuitas (naik turun ekuitas tahun pelaporan)

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu:

1.      Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.

2.      Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai/budaya yang dapat diukur dengan andal.

Didalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas sebagai berikut ini yaitu:

1.      Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi

2.      Keandalan pengukuran

3.      Pengakuan asset

4.      Pengakuan kewajiban

5.      Pengakuan belanja

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.